Eksistensi Kawasan Pasifik Barat Daya di Tengah Percaturan Global
Kepulauan Pasifik Selatan sebagai negara berkembang, menginginkan adanya eksistensi dan peran yang cukup signifikan dalam dunia internasional. Kepulauan Pasifik dikelilingi oleh banyak kekuatan besar yang terdiri dari negara-negara maju. Negara-negara pasifik selatan memiliki banyak sumber alam yang mampu menjadi penggerak roda perekonomian negara-negara pasifik. Namun banyak juga negara-negara yang masih bergantung pada bantuan negara seperti Amerika Serikat dan Perancis sebagai negara penjajah.
Artikel ini lebih difokuskan pada orientasi kebijakan politik luar negeri negara-negara di Kawasan Pasifik Barat Daya. Potensi perkembangan Kepulauan Pasifik dan pengaruh hambatan dalam prospek perkembangannya mengenai struktur ekonomi yang meliputi pendapatan nasional, perdagangan luar negeri, dan bantuan dari luar negeri. Jika kita melihat geografis kepulauan di pasifik Selatan, hanya terdapat pulau-pulau yang sangat kecil, berjumlah banyak, dan berpenduduk sedikit. Pengecualian ada pada Papua New Guinea. Dengan adanya letak geografis tersebut, banyak timbul permasalahan di bidang transportasi misalnya, untuk melewati daerah satu ke yang lainnya, membutuhkan waktu yang lama dan jarak yang jauh. Zona iklimnya pun sangat memungkinkan terjadinya bencana alam secara periodik, seprti badai, banjir, angin topan, bahkan kekeringan. Transaksi pada pasar domestik tidak berlangsung secara besar, dikarenakan area yang kecil dan penduduk yang terbatas, berakibat pada pendapatan nasionalnya. Namun, pada negara Papua New Guinea, dengan jumlah penduduk yang mencapai 3,5 juta lebih banyak terjadi transaksi pada pasar meski intentsitasnya berkurang karena permasalahan infrastruktur. Kelangkaan modal disebabkan karena rendahnya simpanan domestik dan mengakibatkan rendahnya pendapatan perkapita. Sumber daya manusia yang sangat terbatas juga menjadi salah satu penyebab kurang berkembangnya perekonomian negara-negara kepulauan ini. Permasalahan lain yang dihadapi adalah strruktur pemerintahannya, birokrasi, regulasi bisnis, system perncanaan, dan sebagainya serinngkali tidak mencerminkan kebutuhan setempat.
Permasalahan kebudayaan juga merupakan hambatan yang perlu dibenahi. Mengingat perbedaan area, berarti berbeda kebiasaan dan kebudayaan. Tradisi tiap-tiap negara dan wilayah-wilayah di Kepulauan Pasifik memliki banyak perbedaan. Apabila mereka kurang saling memahami dalam hal adapt dan kebiasaan, interaksi sosial akan semakin sulit untuk terwujud, dan proses modernisasi pun akan semakin jauh dari tercapai. Pertumbuhan penduduk dapat menemui permasalahan ketika lapangan pekrjaan tidak tersedia, dan banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi. Dan ketika mereka melakukan emigrasi, pada Cook Island dan Niue, mereka justru kehilangan sumber daya manusia yang padahal mereka membutuhkannya.
Kepulauan Pasifik, banyak memndam kandungan sumber daya alam. Namun sector utama perekonomian Pasifik Selatan terdapat pada pertanian, kehutanan, dan perikanan seperti pada negara Fiji, Cook Island, Solomon Island, Tonga, Vanuatu, Western Samoa dan Papua New Guinea. Sebanyak 60% penduduk menggantungkan hidupnya sebagai pekerjaan sektor utama tersebut. Pada sektor pertambangan, Papua New Guinea, menempati sector perekonomian yang cukup utama, dengan hasil emas, dan tembaga. Di New Kaledonia, hasil tambang yang dapat diperoleh adalah nikel, dan juga ada di Fiji dan kepulauan Solomon. Pada sector manufaktur, tersebar pada banyak negara, Fiji, Papua New Guinea, dan New Caledonia banyak mengahsilkan barang-barang industri.
Tourism sengaja dikembangkan di kepulauan pasifik, mengingat mereka memiliki situasi alam yang cukup bagus untuk menarik minat wisatawan asing datang. Pendapatan nasional kepulauan pasifik mencapai angka $430 – $12,800, dengan peringkat teratas adala Northern Mariana Island, disusul Americ French Polynesia, Guam, New Caledonia, dan Nauru.
Negara-negara tersebut memiliki sumber pendapatan karena disokong oleh bantuan lur negeri mereka. Perdaganagan internasional negara-negara kepulauan pasifik, yang mengekspor paling banyak, dalam data menyebutkan, Papua New Guinea yang paling banyak, seperti emas (sebagai sumber ekspor utama mereka, tembaga, kopi, kokoa, hasil hutan, minyak sawit, dan produk dari bahan dasra kelapa. Kebanyakan negara, memang mengandalakan hasil alam mereka sebagai produk yang diekspor. Tujuan ekspor mereka adalah negara-negara besar yang tidak lain adalah negara yang memberi bantuan financial kepada mereka sebagai bantuk hubungan timbale balik, juga negara-negara yang tergabung dalam European Community, dan beberapa negara maju, seperti Jepang, Amerika, Austrlalia. Bantuan luar negeri yang diberikan kepada kebanyakan negara-negara di kepulauan pasfik merupakan suatu peran yang amat vital dalam menjalankan menjalankan roda perekonomian negara-negara di Pasifik Selatan. 90% negara, mendapatkan bantuan dari negara bilateralnya, seperti dengan Australia, Perancis, dan Amerika Serikat. Bantuan mereka sebagai konsekuensi dari negara koloni mereka diluar teritori mereka. United Nations Develpoment Program (UNDP), Asean Development Bank (ADB), dan World Bank (WB) juga ikut memberi bantuan kepada negara-negara di Kepulauan pasifik. Kerjasama regional di level antar pemerintah sangatlah penting demi kelangsungan perkembangan negara-negara Kepulauan Pasifik. Pada tahun 1982, diadakan suatu kerjasama di bidang perdagangan dan ekonomi, antara anggota negara Kepulauan Pasifik dengan Australia dan Selandia Baru pada suatu perjanjian yang dinamakan South Pasific Regional Trade and Economic Cooperation Agreement (SPARTECA).
Bentuk kerjasama ini mirip seperti Asean Free Trade Area (AFTA), untuk mencapai suatu free market bagi ekspor negara-negara anggota dengan harapan mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan tiap negara anggota. Media pelatihan, dar promosi pasara dilakukan untuk menstimulan pasar agar menjadi lebih aktif dalam perdagangan internasional. Negara di luar kawasan pun tidak kalah dalam perannya ikut saling mengmbangkan perekonomiannya. Adalah negara Indonesia, yang turut ikut melakukan kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan internasional. Sebagai lingkaran konsenrtis yang kedua setelah Asia Tenggara, Indonesia memiliki peran yang cukup penting di Pasifik. Hubungan diplomatic Indonesia dengan negara-negara di kawasan Kepulauan Pasifik berjalan membaik. Indonesia juga turut ikut dalam berbagai forum yang diadakan kawasan ini guna membahas kelangsungan perkembangan perekonomian kawasan. Permasalahan struktur ekonomi dan juga sumber daya manusia dihadapi negara-negara di Kepualauan Pasifik. Namun, akan segera teratasi dengan adanya unity seperti yang dilakukan oleh kawasan lain sehingga permasalahan bersama lambat laun akan dapat diatasi dengan mudah, tentunya dengan bantuan negara besar
Negara-negara Pasifik Barat Daya umumnya menganut sistem demokrasi liberal. Pandangan politik negara-negara ini masih cenderung berorientasi kepada negara-negara bekas penjajahnya karena ketergantungan mereka dalam bidang perekonomian dan pertahanan-keamanan. Peranan Australia dan Selandia Baru cukup besar karena sebelum merdeka, Inggris memberikan wewenang kepada kedua negara untuk mengurus mereka.
Pada umumnya, negara-negara di Pasifik Barat Daya tidak memiliki angkatan bersenjata, kecuali Papua Nugini, Fiji, dan Tonga yang memiliki kerjasama pertahanan keamanan dengan Australia dan Selandi Baru. Penghasilannya masih terbatas, dan komoditas utama adalah dari sektor perikanan, perkebunan kelapa, dan pariwisata. Meskipun mereka namun belum sepenuhnya dimanfaatkan, seperti tembaga di Papua Nugini, fosfat di Nauru dan Kiribati sertaq nikel di New Caledonia. Negara-negara besar seperti Amerika Serika, Inggris, Perancis dan Rusia saling berebut pengaruh di kawasan ini. Itu terlihat dari banyaknya pangkalan militer yang tersebar dari Okinawa sampai Selandia Baru. Pasifik Selatan menganggap Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi dan kedudukan geografis yang cukup menentukan stabilitas wilayah mereka. Bagi negara-negara pasifik selatan, Indonesia adalah “pintu gerbang” menuju ke utara dan wilayah-wilayah lainnya serta menjadi penyanggah (buffer zone) terhadap kemungkinan ancaman dari luar yang mereka hadapi.
Jadi, secara umum sebelum berbicara lebih jauh mengenai politik luar negeri negara-negara pasifik barat daya masih sangat bergantung pada negara lain terutama negara pemberi modal dan negara-negara yang pernah menjajahnya seperti Perancis, Amerika Serikat, dan Inggris. Sementara hubungan yang terjalin di antara negara-negara di Pasik Barat Daya dengan Jepang lebih fokus pada masalah ekonomi khususnya sektor perikanan karena sebagian besar konsumsi ikan masyarakat Jepang barasal dari lautan Pasifik.
Untuk memahami lebih jauh mengenai orientasi kebijakan luar negeri Kawasan Pasifik Barat Daya, kita perlu menilik bagaimana tiap negara di Kawasan ini memainkan peranannya dalam percaturan politik internasional.
A. Australia
Kerjasama Australia – Pasifik Selatan di bidang HanKam
Australia dapat dikatakan sebagai sebuah Negara besar yang sudah bisa dikatakan maju dalam berbagai bidang kehidupan baik dalam bidang ekonomi, politik dan juga keamanan. Dengan PDB per tahun sebesar $579.662 juta, menjadikan Australia sebagai sebuah Negara yang sangat diperhitungkan dan berpengaruh di kawasan Pasifik Barat Daya. Pada masa sekarang, Hubungannya dengan komunitas internasional dipengaruhi posisinya sebagai negara perdagangan besar dan sebagai donor kemanusiaan yang penting. Sesuai dengan Kebijakan luar negeri Australia yang diarahkan oleh suatu komitmen untuk multilateralisme dan regionalism, atas dasar itulah maka Australia banyak memainkan perannya untuk menjadi sebuah Negara yang berpengaruh melalui kerangka kerjasama internasional dalam konteks organsasi baik regional maupun internasional.
Dalam sistem politik global, Australia merupakan Negara barat yang berlokasi di kawasan asia pasifik yang memiliki hubungan yang dekat dengan Amerika utara dan Eropa. Australia juga memiliki sejarah di kancah politik, ekonomi dan militer yang berhubungan dengan Asia. Sepanjang sejarahnya sebagai Negara merdeka, Australia aktif dalam menjalin hubungan internasional baik di dalam maupun di luar kawasan asia pasifik. Hubungan dengan Negara-negara asia merupakan prioritas kebijakan eksternal atau luar negeri Australia yang tidak akan pernah hilang. Perhatian utama Australia termasuk perdagangan bebas dan terorisme, intergrasi dengan Asia dan stabilitas di kawasan Asia Pasifik. Dalam artikelnya di The Australian journal of International Affairs pada tahun 2001, Perdana Menteri Alexander Downer mengatakan bahwa keamanan Australia dan pekerjaan dan standar hidup masyarakat Australia merupakan kepentingan yang terkandung dalam inti kebijakan luar negeri dan perdagangan Australia. Dalam melakukan interaksi dengan negara lain,
Australia berpatokan pada tujuan dan kepentingan nasional yang ingin dicapainya. Berbicara mengenai kepentingan nasional Australia, Australia menitik beratkan kepentingan mereka ke dalam empat prioritas pokok, pertama, memelihara keamanan yang positif dan lingkungan strategis dalam kawasannya. Berarti Australia memiliki kepentingan langsung dalam menjamin situasi yang aman dan damai di Negara-negara sekitarnya agar t etap terpelihara dengan stabil. Kedua, mendukung terciptanya keamanan global. Ketiga, kerjasama ekonomi, investasi dan perdagangan. Australia ingin memobilisasi pengaruh politik internasional untuk mendukung tujuan ekonomi internasional dengan cara membuka pasar barang ekspor, memperluas kesempatan-kesempatan ekonomi bagi sector industri Australia dan terus menciptakan persepsi bahwa Australia merupakan tempat yang menarik untuk melakukan penanaman modal asing serta menempatkan pemerintah Australia sebagai mitra yang ideal untuk kerjasama. Keempat, menjadi warga dunia yang baik dengan australia terus memainkan peranan yang positif dan konstruktif diantara aneka ragam isu yang sekarang menjadi subyek diplomasi multilateral, seperti penanganan masalah pengungsi, terorisme, perdagangan obat-obatan terlarang dan masalah kesehatan dunia.
Menyadari memiliki potensi yang besar di kawasan, maka Australia pun mencoba untuk bisa menjadi seorang leader di kawasan pasifik. Dimulai dengan terbentuknya South pacific Forum merupakan langkah awal dari Australia dalam menanamkan pengaruhnya. Keterlibatan Australia dalam South Pacific Forum(SPF) telah dimulai ketika Australia menjadi salah satu penggagas South Pacific Commission (SPC) yang merupakan langkah awal dari terbentuknya SPF. Prinsip pendekatan Australia ke kawasan pasifik adalah adalah untuk mendukung pendekatan structural bagi kerjasama regional yang secara prinsip dicapai melalui dukungan untuk SPF. Forum tersebut penting karena menyediakan dasar bagi identitas kawasan yang muncul.
SPF adala forum tempat para pemimpin Negara-negara pasifik dapat bertemu dan menemukan solusi bagi masalah-masalah yang terjadi di kawasan pasifik. Dukungan Australia untuk forum tersebut diperkuat dengan fakta bahwa dalam beberapa tahun terakhir para pemimpin dalam SPF telah sukses membangun agenda pasifik yang komprehensif dan membuat consensus supaya Negara-negara anggota SPF menyadari potensi pembangunan mereka. Hasil forum Brisbane pada tahun 1994 mencerminkan kesadaran para pemimpin di kawasan pasifik akan pentingnya pelestarian laut, hutan dan sumber daya alam lainnya, seperti dituangkan dalam Regional Logging of Conduct oleh 6 negara anggota SPF di forum Madang pada tahun 1995 . Madang Forum menghasilkan kesepakatan atas reformasi ekonomi yang penting yang bertujuan untuk menstimulasi pedagangan dan investasi, mengembangkan efisiensi dan akuntabilitas sector public dan menciptakan kondisi agar sector privat dapat berkembang. Australia juga memberikan beberapa program bantuan teknis mulai dari memberikan saran untuk pembangunan, capacity building perdagangan dan investasi bagi negar-negra anggota SPF. Selain itu, Australia juga melakukan kerjasama kawasan dalam hal militer. Aksi bersama yang dilakukan Negara anggota SPF membuahkan hasil yang cukup signifikan mendorong Amerika Serikat, Perancis, dan Inggris untuk menandatangani tiga protocol South Pacific Free Zone Treaty-The Treaty of Rarotonga pada tahun 2003. Dengan ditandatanganinya perjanjian ini maka kawasan pasifik akan tebebas dari tes-tes nuklir yang selama ini selalu diadakan di kawasan pasifik. Pemerintah Australia juga mengadakan kerjasama bilateral dengan Negara-negara di kawasan pasifik.
Salah satu Negara yang mendapat banyak bantuan dari Australia adalah Papua Nugini dengan kucuran dana bantuan dari Australia sebesar $325 juta. Dengan bantuan Australia juga Samoa barat dapat mendirikan Unit Promosi Investasi (Investment Promotion Unit) dalam departemen perdagangan, bisnis dan industry. Hubungan kerjasama yang kedua adalah kerjasama yang dilakukan oleh Australia-Selandia baru-Amerika Serikat yang dinamakan ANZUS. Ketiga Negara ini menandatangani pakta pertahanan ANZUS pada tahun 1951. Pakta pertahanan ini menjadi satu-satunya aliansi pakta pertahanan Australia. Pakta pertahanan ANZUS dirumuskan di San Fransisco pada 1 september 1951 dan mulai berlaku pada 29 April 1952. Pakta ini mengikat para pesertanya untuk menyadari bahwa serangan bersenjata di wilayah pasifik oleh salah satu dari mereka dapat membahayakan perdamaian dan keselamatan yang lain. Dalam pakta ini ketiga Negara juga berjanji untuk mempertahankan dan mengembangkan kemampuan individu dan kolektif untuk menahan serangan.
Pada tahun 1985, sifat aliansi ANZUS berubah setelah pemerintah Selandia Baru menolak akses kapal angkatan laut AS yang memiliki kemampuan senjata nuklir ke wilayahnya. Dalam memenuhi kewajiban ANZUS, Australia dan amerika serikat mengadakan kegiatan-kegiatan bersama. Hal ini termasuk latihan bersama dan pertukaran latihan militer . Kedua Negara juga menjalankan fasilitas pertahanan bersama di Australia. Dalam perjalanan sejarahnya, Australia memiliki hubungan yang erat dengan Negara-negara di kawasan Pasifik Selatan ( Selandia Baru, Papua Nugini, Vanuatu, Fiji, kepulauan Samoa, dan Pulau Solomon, baik dalam misi kepentingan nasional hingga mendukung pembangunan dan kemajuan Negara-negara tersebut, antara lain dengan membantu negara-negara tersebut untuk menjadi mandiri, baik dalam hal ekonomi, pembagian kekuasaan antara pusat dan provinsi, dan falsafah pemerintahan. Australia merupakan daerah sebagai sumber utama impor, investasi, donor pemberi bantuan, serta rekan penting dalam bidang pertahanan dan keamanan. Australia juga bekerjasama dengan negara-negara di Pasifik Selatan dalam mengatasi kejahatan transnasional di kawasan tersebut. Seperti terorisme, perdagangan narkoba, human trafficking, imigrasi illegal, dan pencucian uang. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menjaga keamanan Australia sendiri. Dengan latar belakang inilah, Australia dan Selandia Baru mensponsori terbentuknya Forum Pasifik Selatan . Tujuan organisasi itu adalah untuk memecahkan permasalahan ekonomi dan sosial, yang dihadapi negara-negara anggota. Negara-negara yang menjadi anggota Forum Pasifik Selatan adalah Papua Nugini, Fiji, Samoa Barat, Kepulauan Cook, Tonga, Nauru, Kepulauan Solomon, Tavalu, Niue, Kiribati, Australia dan Selandia Baru. Walaupun segala perjanjian dan kerjasama telah dilakukan oleh Australia dan Pasifik Selatan untuk menjembatani kepentingan nasional dan tantangan arus global, tidak menutup kemungkinan bahwa konflik masih dapat terus terjadi.
Sebagai contohnya adalah konflik yang terjadi antara Australia-Selandia baru dengan Fiji. Dalam hal ini, Fiji sedang dalam keadaan rawan kudeta dimana Komandan Polisi Fiji Andres Hughes mendapat kecaman dari militer setelah mengatakan tuduhan -tuduhan dipertimbangkan terhadap panglima militer Vorege Bainimarama, yang berulangkali mengancam akan memaksa pemerintah mundur. Factor lain yang semakin meningkatkan kekhakwatiran bahwa Fiji bisa mengalami kudeta keempat dalam dua dasawarsa pekan lalu adalah ketika PM Laisena Qarase berusaha tanpa berhasil untuk menggantikan Bainimarama, yang waktu itu berada di luar negeri. Tapi, kekhawatiran akan terjadi kudeta mereda setelah ada jaminan dari para pejabat senior militer dan langkah damai oleh pemerintah tapi ketegangan tetap akan meningkat lagi jika Bainimarama dituduh memecah belah rakyat negara itu. Dan di saat konflik internal bergejolak di Fiji, Pemerintah Australia dan Selandia Baru dituduh mengirimkan sejumlah perwira polisinya ke Fiji dalam misi berjaga-jaga akan adanya kudeta, tapi mereka masuk tanpa melalui prosedur yang resmi. Panglima angkatan darat Fiji Kolonel Pita Driti menyatakan bahwa hal ini termasuk pelanggaran besar kedaulatan karena polisi Australia dan Selandia Baru masuk tanpa melalui prosedur normal kepabeanan dan keimigrasian dan dikawal dari bandara oleh polisi lokal. Dan pemerintah Fiji tidak mengetahui apakan keberadaan pasukan ini bersifat mengancam atau sekedar menjaga stabilitas dan konsuler mereka yang berada di Fiji. Dengan adanya masalah ini diharapakan perjanjian yang telah disepakati dapat direalisasikan guna menjaga stabilitas politik Australia dan Pasifik Selatan.
Australia dengan Selandia Baru
Hubungan antara Australia dan Selandia Baru, sangat dekat mengingat dahulu mereka hampir menjadi satu negara. Dalam bidang ekonomi, keterikatan hubungan kedua negara juga terbilang cukup kuat. Berbeda dengan hubungan ekonomi Australia dengan negara-negara di Pasifik Selatan lainnya yang tampaknya hanya berupa hubungan satu arah, hubungan ekonomi antara Australia dan Selandia Baru dapat dikatakan sebagai hubungan yang setara mengingat kemampuan ekonomi kedua negara yang tidak terlalu berbeda, serta kedua negara pun saling menjadi partner perdagangan yang sama-sama penting bagi satu sama lain. Hal ini ditandai pada tahun 1983 kedua negara sepakat membentuk Closer Economic Relations (CER) atau juga dikenal sebagai Australia New Zealand Closer Economic Relations Trade Agreement (ANZCERTA), yaitu kesepakatan mengenai perdagangan bebas di antara kedua negara. CER dibuat untuk menggantikan New Zealand Australia Free Trade Agreement (NZAFTA).
Salah satu hasil paling penting dalam CER adalah the Protocol on the Acceleration of Free Trade in Goods, yang dapat menghilangkan seluruh penghalang perdagangan barang, baik tarif maupun kuota, antara kedua negara semenjak 1 Juli 1990, lima tahun lebih awal dari rencana semula.
Semenjak terbentuknya CER perdagangan antara kedua negara meningkat dengan pesat. Saat ini Selandia Baru menjadi partner perdagangan Australia terbesar ke-empat dalam bidang ekspor dan Impor, sedangkan Australia adalah partner perdagangan Selandia Baru yang paling utama, baik dalam Ekspor maupun Impor.
Sama halnya hubungan keduanya dalam bidang pertahanan, adalah hubungan yang setara. Keduanya tergabung dalam organisasi pertahanan yang sama yaitu ANZUS dan Five Power Defence Arragement (FPDA). Selain itu kedua negara juga sering mengadakan latihan militer bersama, mengadakan pertukaran dan pelatihan personel militer, serta saling membantu dalam urusan logistik militer.
Australia dengan Papua Nugini
Kedekatan letak geografis dan hubungan sejarah menjadikan Papua Nugini menempati posisi khusus dalam Politik Luar Negeri Australia. Australia berkepentingan bagi keberlangsungan pembangunan dan stabilitas Papua Nugini. Hubungan bilateral kedua negara berada di bawah payung Joint Declaration of Principles pada tahun 1987 dan direvisi pada tahun 1992. Usaha yang dilakukan kedua negara untuk meningkatkan kerjasama adalah melakukan beberapa kali pertemuan menteri (Ministerial Forum) yang dihadiri oleh para menteri yang bertanggung jawab di bidang keuangan, perdagangan, pertahanan, kepolisian, transportasi, bea, dll. Dalam forum ini para pengusaha berkesempatan untuk menjalin hubungan, berkomunikasi dengan para menteri dari kedua negara.
Papua Nugini merupakan salah satu negara yang menerima dana bantuan paling besar dalam program kerjasama pembangunan bilateral Australia. Kerjasama bilateral dalam bidang pertahanan meliputi bantuan teknis dan pelatihan, serta latihan bersama. Australia merupakan negara partner utama Papua Nugini dalam bidang ekonomi, tujuan utama ekspor, sumber utama impor dan investasi asing. Dengan total perdagangan senilai 3,7 miliar dolar Australia setiap tahun, menjadikan Papua Nugini sebagai partner dagang terbesar pada peringkat 20. Investasi Australia sebagian besar ditujukan untuk sektor pertambangan (emas), minyak dan gas.
Australia dengan Smaller Island Countries
Sebagian besar negara-negara kecil di kepulauan Pasifik Selatan mempunyai kemampuan ekonomi yang rendah dan sangat bergantung pada bantuan keuangan luar negeri. Mereka juga menghadapi masalah urbanisasi, pengangguran, rendahnya penegakan hukum, dan masalah lainnya. Dalam bidang keamanan hubungan Australia dengan negara-negara kepulauan kecil di Pasifik Selatan tidak begitu mencolok. Masalah yang muncul misalnya illegal fishing, custom & evasion, commercial violation, dan financial speculation.
B. NEW ZAELAND
Dalam menjalankan politik luar negeri tahun 1947, Selandia Baru bergabung dengan Australia, Perancis, Inggris, dan Amerika Serikat untuk membentuk South Pacific Commission, sebuah badan regional yang bertujuan untuk membantu peningkatan kesejahteraan kawasan Pasifik. Selandia Baru pernah menjadi pemimpinnya. Di tahun 1971, Selandia Baru bergabung dengan negara-negara merdeka di Pasifik Selatan untuk membentuk South Pacific Forum (saat ini dikenal dengan Pacific Islands Forum), yang bertemu setiap satu tahun sekali dalam tingkat “kepala pemerintahan”.
Kementerian Urusan Luar Negeri dan Perdagangan (The Ministry of Foreign Affairs and Trade/MFAT) bertanggung jawab atas seluruh fungsi kebijakan utama pemerintah yang terkait dengan hubungan eksternal Selandia Baru, termasuk hubungan bilateral dengan negara-negara lain, kepentingan dalam institusi internasional, membantu pembangunan resmi, menetapkan layanan-layanan konsulat, dan layanan bantuan terhadap agen-agen pemerintah di luar negeri. Saat ini dalam kabinet Perdana Menteri Helen Clark, jabatan menteri urusan luar negeri dan perdagangan dijabat oleh Phil Goff.
Saat ini Selandia Baru memiliki 49 pos diplomatik dan konsular di 41 negara dan teritorial dan merupakan anggota pendiri Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di tahun 1945. Selandia Baru juga tergabung dalam organisasi internasional lainnya, seperti: World Trade Organization (WTO), World Bank, Asian Development Bank, anggota Negara Persemakmuran, dan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), APEC, East Asia Summit, dan lainnya.
Kebijakan Luar Negeri
Secara umum kebijakan luar negeri Selandia Baru didasarkan pada upaya mempengaruhi pandangan internasional agar mendukung nilai dan kepentingannya, yaitu berkontribusi dalam pemeliharaan lingkungan dunia yang stabil, damai, dan makmur. Dalam upayanya agar kepentingan tersebut didengar secara luas, Selandia Baru berfokus pada usaha melindungi kepentingan keamanan dan kesejahteraannya
Berdasarkan fokus tersebut, Selandia Baru kemudian mulai menerapkan beberapa langkah dan kebijakan pada pembangunan negara yang demokratis dan pembangunan ekonomi pasifik. Partai-partai politik utama negeri telah secara umum sependapat atas garis besar kebijakan luar negeri, dan pemerintahan koalisi saat ini sedang aktif membahas isu-isu yang menjadi kepentingan utama Selandia Baru, seperti: liberalisasi perdagangan, lingkungan, dan pengendalian senjata.
Perdagangan merupakan fokus baru yang sangat penting bagi perekonomian Selandia Baru. Ekspor jasa dan produk unggulan menyumbang lebih dari 30% GDP-nya. Kepentingan perdagangan Selandia Baru terdiversifikasi dengan baik: Australia, Amerika Utara, Uni Eropa, dan Asia Timur masing-masing mengambil 15% dan 30% dari total ekspor Selandia Baru.
Selandia Baru berkomitmen pada beberapa kebijakan perdagangannya yang terdiri dari beberapa hal berikut:
- liberalisasi perdagangan multilateral melalui World Trade Organization (WTO)
- liberalisasi dan kerjasama regional melalui keanggotaan aktif dalam beberapa organisasi geopolitik seperti APEC dan East Asian Summit.
- Rencana-rencana perdagangan bilateral seperti perjanjian Closer Economic Relations (CER) dengan Australia, perjanjian dengan Singapura dan Thailand serta “Pacific Four”, perjanjian dengan Singapura, Chili, dan Brunei. Perjanjian perdagangan bebas dengan China. Dan saat ini yang sedang dalam tahap negosiasi adalah perjanjian dengan ASEAN, Malaysia, dan Dewan Kerjasama Teluk; dan
- Fokus dalam pembangunan hubungan regional melalui berbagai inisiatif kebijakan.
Sebagai anggota piagam dalam Colombo Plan, Selandia Baru telah menyediakan bantuan teknis dan modal kepada negara-negara Asia. Negara tersebut juga turut berkontribusi dalam Asian Development Bank dan beberapa program PBB. Selandia Baru merupakan anggota Dewan Ekonomi dan Sosial Asia dan Pasifik PBB. Selandia Baru telah memfokuskan bantuan sumberdaya ekonomi bilateral-nya pada proyek-proyek di negara-negara pulau Pasifik Selatan, khususnya Bougenville. Hubungannya dengan Samoa (juga dikenal dengan Samoa Barat) yang telah berlangsung sejak tahun 1962 melalui traktat persahabatan, dan juga kedekatannya dengan Tonga melalui skema perizinan kerja kedua negara telah menghasilkan peningkatan imigran dan pengunjung.
Selandia Baru juga menjalankan pemerintahan atas Tokelau, dan tiga atol kecil di Pasifik Selatan Atafu, Fakaofo, dan Nukunonu. Pemerintahan dan pemenuhan kebutuhan secara mandiri merupakan tujuan hubungan Selandia Baru dengan Tokelau yang populasinya sekitar 1500 jiwa. Selandia Baru juga menempatkan diri dalam urusan eksternal dan fungsi pertahanan Kepulauan Cook dan Niue. Sejak tahun 1923 Seladia Baru telah melaksanakan yurisdiksinya atas Ross Dependency, yang terdiri atas tanah, dataran es permanen, dan pulau-pulau Antartika. Scott Base di Pulau Ross dikhususkan Selandia Baru sebagai tempat penelitian.
C. PAPUA NUGINI
Berkenaan dengan kerjasama internasional, Papua Nugini juga menjalin hubungan dengan negara lain guna mencapai tujuan nasionalnya. Diantaranya adalah bahwa Papua Nugini tergabung kedalam beberapa organisasi internasional seperti : ACP, ADB, APEC, ARF, ASEAN (observer), C, CP, FAO, G-77, IBRD, ICAO, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM (observer), IPU, ISO (correspondent), ITSO, ITU, MIGA, NAM, OPCW, PIF, Sparteca, SPC, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNWTO, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO.
Dalam hal ini Papua nugini yang terletak di timurlaut Australia, merupakan sebuah negara yang terbentuk dari bagian sebuah pulau yang sangat besar ditambah banyak pulau yang lebih kecil dan beberapa gugus pulau. Sebagian besar wilayahnya terletak disebelah timur kepulauan Indonesia yang besar, yang ikut membentuk perbatasan antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selama berabad-abad silam pulau-pulau ini berfungsi sebagai batu loncatan bagi migrasi sejumlah besar bangsa-bangsa Asia. Papua nugini yang semula diurus oleh Australia, kemudian merdeka pada tahun 1975 dan menjadi negara berdaulat.
D. NAURU
Setelah kemerdekaan pada tahun 1968, Nauru bergabung dengan Persemakmuran Bangsa-Bangsa sebagai Anggota Khusus, dan itu menjadi anggota penuh pada tahun 2000. [4] Nauru diterima Bank Pembangunan Asia pada tahun 1991 dan untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1999. Setelah kemerdekaan pada tahun 1968, Nauru bergabung dengan Persemakmuran Bangsa-Bangsa Sebagai Anggota Khusus, dan menjadi anggota penuh pada tahun 2000. [4] Nauru dirawat di Asian Development Bank pada tahun 1991 dan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1999. Nauru adalah anggota Forum Kepulauan Pasifik, Pasifik Selatan Program Lingkungan Daerah, Komisi Pasifik Selatan, dan Pasifik Selatan Applied Geoscience Commission. Nauru adalah anggota Forum Kepulauan Pasifik, Pasifik Selatan Lingkungan Program Daerah, Komisi Pasifik Selatan, dan Pasifik Selatan Applied Geoscience Commission. Atmosfer Amerika Program Pengukuran Radiasi mengoperasikan fasilitas pemantauan iklim di Nauru. Pengukuran Radiasi Atmosfer amerika mengoperasikan fasilitas pemantauan Program Iklim di Nauru. Simbol dari Forum Kepulauan Pasifik Logo dari Forum Kepulauan Pasifik.
Hubungan diplomatik antara Nauru dan Australia tergolong erat. Selain pengaturan pertahanan informal, bulan September 2005 Nota Kesepahaman antara kedua negara Nauru dengan memberikan bantuan keuangan dan bantuan teknis, termasuk Menteri Keuangan untuk menyiapkan anggaran kepada Nauru, dan penasihat kesehatan dan pendidikan. Bantuan ini adalah sebagai imbalan untuk perumahan pencari suaka Nauru sementara aplikasi mereka untuk masuk ke Australia diproses. Nauru menggunakan dolar Australia sebagai mata uang resmi. Bantuan ini adalah sebagai imbalan untuk perumahan Nauru aplikasi pencari suaka sementara mereka masuk ke Australia untuk diproses. [20] Nauru Menggunakan dolar australia Sebagai mata uang resmi.
Nauru telah menggunakan posisinya sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mendapatkan dukungan finansial dari Republik Cina (Taiwan) dan People's Republic of China (RRC) dengan mengubah posisinya pada status politik Taiwan. Menggunakan posisinya Sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mendapatkan Dukungan finansial dari kedua Republik Cina (Taiwan) dan People's Republic of China (RRC) pada posisinya dengan mengubah status politik Taiwan. Selama tahun 2002, Nauru menandatangani kesepakatan untuk membangun hubungan diplomatik dengan RRC pada tanggal 21 Juli.
Selama tahun 2002, Nauru menandatangani Kesepakatan untuk membangun hubungan diplomatik dengan RRC pada tanggal 21 Juli. Nauru menerima $ 130m dari RRC untuk tindakan ini. Sebagai tanggapan, RRC memutuskan hubungan diplomatik dengan Nauru dua hari kemudian. Nauru menerima $ 130m dari RRC untuk Tindakan ini. Sebagai tanggapan, ROC Memutuskan hubungan diplomatik dengan Nauru Kemudian dua hari. Nauru kemudian didirikan kembali hubungan dengan Taiwan pada tanggal 14 Mei 2005, dan hubungan diplomatik dengan RRC secara resmi diputus pada tanggal 31 Mei 2005. Nauru Kemudian kembali menjalin hubungan dengan Taiwan pada tanggal 14 Mei 2005, Namun, RRC terus mempertahankan kehadiran diplomatik Di Nauru. Demikian pula pada tahun 2008, Nauru diakui Kosovo Sebagai negara merdeka. Kemudian, pada tahun 2009, Nauru menjadi negara keempat, setelah Rusia, Nikaragua, dan Venezuela untuk mengakui wilayah separatis Georgia, Abkhazia. Kemudian, pada tahun 2009, Nauru menjadi negara keempat, setelah Rusia, Nikaragua, dan Venezuela untuk Mengakui wilayah separatis Georgia, Abkhazia. Rusia dilaporkan memberikan Nauru Senilai USD 50 bantuan kemanusiaan kembali. Rusia Memberikan Nauru dilaporkan senilai USD 50 bantuan kemanusiaan Sebagai balasannya.
E. SOLOMON ISLAND
Negara-negara dengan misi diplomatik di Kepulauan Solomon adalah Australia, Inggris Raya, Selandia Baru, Papua Nugini, dan Jepang. Kepulauan Solomon juga memiliki hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Cina, yang memiliki perwakilan penduduk di Honiara. Kantor pusat Duta Besar AS di Port Moresby, Papua Nugini terakreditasi ke Kepulauan Solomon. Kepulauan Solomon 'Perwakilan Tetap untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa juga diakreditasi sebagai duta besar untuk Amerika Serikat dan Kanada.
Hubungan dengan Papua Nugini, yang telah menjadi tegang karena masuknya pengungsi dari Bougainville pemberontakan dan serangan di utara pulau-pulau di Kepulauan Solomon dengan unsur-unsur Bougainvillean mengejar pemberontak, telah diperbaiki. Sebuah perjanjian perdamaian di Bougainville dikonfirmasi pada tahun 1998 telah mengeluarkan ancaman bersenjata, dan kedua perbatasan regularized bangsa operasi dalam kesepakatan tahun 2004. Kepulauan Solomon adalah anggota PBB, Pacific Community, Forum Kepulauan Pasifik (PIF), Melanesia ujung tombak Group (MSG), Dana Moneter Internasional, dan Masyarakat Ekonomi Eropa / Afrika, Karibia, Pacific Group (MEE / ACP ) / (Konvensi Lome). sejak tahun 2003, RAMSI, yang terdiri dari polisi, militer, dan penasehat sipil yang diambil dari 15 negara, telah membantu dalam membangun kembali dan memelihara ketertiban sipil dan politik serta memperkuat stabilitas regional dan keamanan.
F. TOKELAU
Pada tanggal 11 November 2004 Tokelau dan Selandia Baru mengambil langkah untuk merumuskan sebuah perjanjian yang akan mengubah Tokelau dari non-wilayah pemerintahan sendiri untuk mengatur diri-negara dalam asosiasi bebas dengan Selandia Baru. Selain perjanjian yang disponsori PBB referendum penentuan nasib sendiri berlangsung,
Menurut Central Intelligence Agency Daftar negara menurut PDB (PPP) Tokelau memiliki perekonomian terkecil dari negara manapun di dunia. Tokelau memiliki daya beli tahunan sekitar US $ 1,000 (€ 674) per kapita. Pemerintah hampir seluruhnya bergantung pada subsidi dari Selandia Baru. Negara ini memiliki pendapatan tahunan kurang dari US $ 500.000 (€ 336.995) terhadap pengeluaran dari beberapa US $ 2,8 juta (€ 1.9 juta). Defisit ini terdiri oleh bantuan dari Selandia Baru. Tokelau setiap tahun ekspor sekitar US $ 100.000 (€ 67.400) perangko, kopra dan tenun dan kerajinan ukiran dan impor lebih dari US $ 300,000 (€ 202.197) bahan makanan, bahan bangunan, dan bahan bakar untuk, dan dari, Selandia Baru. Selandia Baru juga membayar langsung untuk biaya medis dan pelayanan pendidikan. Industri lokal termasuk usaha kecil untuk produksi kopra, kayu bekerja, barang-barang kerajinan anyaman, prangko, koin, dan memancing. Pertanian dan peternakan menghasilkan kelapa, kopra, buah sukun, pepaya, pisang, babi, unggas dan beberapa kambing. Sejumlah besar Tokelauans tinggal di Selandia Baru dan dukungan keluarga mereka dalam Tokelau melalui kiriman uang.
Dari pemaparan di atas, kita sudah punya banyak gambaran kan tentang politik luar negeri yang dijalankan di Kawasan Pasifik Barat Daya….
Daftar website yang menjadi referensi:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/30/Flag_of_Nauru.svg/125px-Flag_of_Nauru.svg.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e3/Flag_of_Papua_New_Guinea.svg/125px-Flag_of_Papua_New_Guinea.svg.png
http://www.google.co.id/#hl=id&q=solomon+island&meta=&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=&fp=b2bb58f2c659b7ae
http://www.google.co.id/#hl=id&q=tokelau&meta=&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=&fp=b2bb58f2c659b7ae
http://www.google.co.id/#hl=id&q=australia&meta=&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=&fp=b2bb58f2c659b7ae
www.wikipedia.com
file:///I:/selandia_barufiji_.htm
Created by :
- HIJRAH NASIR
- SRI RAHYUNI
- NAOTA A. PARONGKO
No comments:
Post a Comment